JAKARTA - Maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia merespons pernyataan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin terkait adanya informasi maskapai di Indonesia yang melarang pramugari memakai jilbab saat bertugas. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menegaskan, pihaknya melakukan diskusi intensif bersama stakeholder mengenai tatalaksana kesiapan penggunaan hijab bagi seragam pramugari. Dia menegaskan, Garuda pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi pramugari. "Kami memiliki nilai dan visi yang sama atas masukan dari berbagai pihak terkait atribut seragam awak pesawat, khususnya mengenai penggunaan jilbab bagi pramugari," kata Irfan melalui siaran pers, Sabtu 4/2/2023. Berdasarkan penelusuran Republika, pramugari dan mantan pramugari maskapai pelat merah tersebut mengakui masih ada praktik pelarangan jilbab. BacaSuara Hati Pramugari yang Dilarang Berjilbab. Praktik pelarangan jilbab bukan hanya terjadi di Garuda Indonesia. Okta, bukan nama sebenarnya, merupakan salah satu pramugari yang bekerja di maskapai penerbangan swasta internasional di Tanah Air. Okta mengaku tidak bisa mengenakan jilbab saat bekerja di udara. Padahal, saat tidak bertugas di pesawat, Okta mengenakan jilbab. "Ya, kayak berlawanan sama hati nurani. Cuma, di lain pihak, kita masih membutuhkan pekerjaan," ujar Okta saat diwawancarai Republika via sambungan telepon, beberapa waktu lalu. Okta menjelaskan, tidak ada aturan tertulis dari maskapai yang melarang pramugari untuk berjilbab. Namun, mereka mendapatkan informasi dari perusahaan ketika wawancara rekrutmen awal bahwa jilbab belum boleh dikenakan selama bertugas. Padahal, Okta mengungkapkan, cukup banyak pramugari yang berjilbab saat sedang tidak bertugas. "Kebijakan head office belum memperbolehkan kita pakai hijab biar terkesan enggak rasis," ujar Okta. Okta berharap pihak perusahaan memenuhi hak semua pegawainya untuk berjilbab, termasuk pramugari. Dia pun mempersilakan maskapai melakukan review mengenai keamanan jilbab ketika dalam keadaan darurat. "Kalau ada cek dan ricek kalau itu aman, kenapa enggak kita pakai hijab?" ujar dia. Pramugari lainnya yang bekerja di maskapai swasta yang sama, Keni, bukan nama sebenarnya, juga mengaku tak bisa mengenakan jilbab selama bekerja meski sehari-hari dia sudah berhijab. Menurut dia, banyak pramugari lain yang mengalami kasus serupa. Mereka terpaksa harus melepas jilbab saat dalam penerbangan. "Banyak banget sih, Mbak. Jujur, ya," ujar dia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi informasi tentang masih adanya maskapai penerbangan di Indonesia yang melarang pramugari memakai jilbab saat bertugas. Kiai Ma'ruf mengatakan, jika benar ada, maka larangan penggunaan jilbab tidak relevan karena setiap orang berhak menjalankan ritual ibadahnya saat ini termasuk jilbab. "Mengenai masalah jilbab saya kira perlu dicek ya apa betul, sebab sampai sekarang ini nggak ada larangan berjilbab dimana pun, itu nggak ada," ujar Kiai Ma'ruf dalam keterangan persnya di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu 4/2/2023. Ma'ruf melanjutkan, penggunaan jilbab saat ini sudah dibebaskan di seluruh instansi. Bahkan, di institusi TNI/Polri yang dahulunya tidak pun, kini telah dibolehkan. Karenanya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia MUI ini menilai aneh jika masih ada institusi yang melarang penggunaan jilbab. "Bukan lagi, di polisi, di tentara juga sudah semua orang berjilbab, di perguruan tinggi, di mana mana boleh. Jadi kalau ada larangan berjilbab agak aneh barangkali," ujarnya. Jadi kalau ada larangan berjilbab agak aneh barangkali. KH MA'RUF AMIN Wakil Presiden Untuk itu, Ma'ruf mendorong jika larangan itu ada di beberapa maskapai perlu untuk diteliti lagi. "Saya kira kita cek lagi, perlu diteliti itu," ujarnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM bersuara mengenai kabar pelarangan menggunakan jilbab bagi pramugari di Indonesia. Komnas HAM menyayangkan tindakan tersebut karena bertentangan dengan prinsip HAM. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan setiap manusia berhak menggunakan pakaian sesuai keinginannya, termasuk mengenakan jilbab. Apalagi kebebasan beragama sekaligus menjalankan syariatnya melalui pemakaian jilbab merupakan amanah konstitusi. "Berpakaian setiap orang kan bagian dari HAM, hak untuk berekspresi, jadi mau menggunakan jilbab itu adalah hak, mau tidak menggunakan jilbab itu adalah hak," kata Anis kepada Republika, Jumat 3/2. Anis mengingatkan perusahaan swasta maupun pemerintah untuk menjalankan konstitusi. Salah satunya dengan mengizinkan Muslimah mengenakan jilbab meski berprofesi sebagai pramugari. "Jadi semestinya semua institusi baik swasta, negara, dan yang lain itu memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih pakaian apa yang akan digunakan sesuai norma-norma kepantasan yang ada," ujar Anis. Semua institusi baik swasta, negara, dan yang lain itu memberikan kebebasan bagi perempuan untuk memilih pakaian sesuai norma kepantasan yang ada. ANIS HIDAYAH Anggota Komnas HAM Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, menyoroti beberapa maskapai yang melarang hijab pada pramugarinya. Menurut dia, dari perspektif ketenagakerjaan, pelarangan itu merupakan pelanggaran dan diskriminasi perlakuan terhadap golongan tertentu. “Itu dapat diberikan sanksi administratif,” kata Anwar ketika dikonfirmasi, Jumat 3/2. Dia menjelaskan, keputusan untuk mengenakan hijab merupakaan hak asasi setiap orang. Dengan demikian, dirinya meminta agar perusahan tidak sewenang-wenang merampas hak pekerja. "Sehingga pihak lain pengusaha tidak boleh melarang atau memaksa berhijab,” katanya. Anwar berharap, pelanggaran terhadap hak asasi manusia di dunia kerja bisa dihindarkan demi mewujudkan decent work. Menurutnya, hal yg perlu dilakukan demi mengurangi kejadian serupa adalah memberikan edukasi pada pekerja dan pengusaha.
Terdapatberbagai syarat untuk menjadi pramugari. Dilansir
"Pak Dirut bisa melihat kami Fraksi Gerindra melalui kepemimpinan Pak Prabowo dari awal, di saat yang lain masih ragu untuk menyelamatkan Garuda, Gerindra yang terdepan lantang bicara menyelamatkan Garuda. Bahkan untuk Panja Garuda pun kita yang terdepan. Itu menunjukkan bahwa komitmennya Pak Prabowo jelas," kata itu, Andre Rosiade juga menyoroti aturan terkait tata cara berpakaian busana muslim bagi awak kabin atau pramugari Garuda Indonesia. Sebagai maskapai penerbangan kebanggaan nasional di mana mayoritas warganya beragama Islam, Andre melihat Garuda Indonesia belum mengakomodir aturan bagi pramugari yang memakai jilbab secara permanen. "Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas Islam. Kita lihat di berbagai maskapai yang ada, sudah banyak pramugari yang berjilbab. Bahkan di Citilink sudah ada yang berjilbab. Tapi di Garuda masih ada aturan yang melarang pramugari-pramugarinya untuk menggunakan busana muslim berjilbab untuk menutup aurat," kata Buka Opsi Penggunaan Jilbab bagi PramugariPT Garuda Indonesia melakukan diskusi intensif bersama stakeholder terkait mengenai kesiapan penggunaan jilbab bagi seragam pramugari. Mengedepankan prinsip inklusivitas pada seluruh profesi karyawannya, termasuk awak pesawat, Garuda Indonesia pada prinsipnya tidak melarang penggunaan jilbab bagi Indonesia berkomitmen saat ini membuka opsi dan ruang diskusi penggunaan jilbab bagi pramugari Garuda Indonesia. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan diskusi soal penggunaan jilbab pramugari ini secara cermat dan bijak."Kami memiliki nilai dan visi yang sama atas masukan dari berbagai pihak terkait atribut seragam awak pesawat, khususnya mengenai penggunaan jilbab bagi pramugari. Untuk itu, diskusi terus kami intensifkan, mengingat hal ini perlu disikapi secara cermat dan bijak, khususnya terkait kesiapan penggunaan jilbab pada seragam pramugari yang tidak hanya ditinjau dari kepentingan aspek service dan safety namun utamanya juga memastikan terjaganya kepentingan pramugari sebagai individu yang memilih opsi penggunaan jilbab dalam kesiapannya sebagai garda terdepan pelayanan penerbangan Garuda Indonesia yang bergerak di segmen penerbangan full service," kata Irfan dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 4/2. rfs/jbrApakahSeorang Pramugari Boleh Berhijab? Maskapai Indonesia Yang Memperbolehkan Pramugarinya Berhijab Di Indonesia beberapa maskapai penerbangan seperti NAM Air dan Sriwijaya Air mengizinkan pramugarinya untuk mengenakan hijab. Rata-rata maskapai besar seperti Garuda Indonesia, Lion Air, Citilink dan Batik Air juga memperbolehkan crewANTARA FOTO/Aprillio Akbar Oleh ANDRIAN SAPUTRA Berhijab merupakan hak setiap warga negara dalam mengamalkan ajaran agamanya yang dijamin undang-undang. Meski demikian, belum semua warga bisa menikmati itu. Salah satunya ternyata terjadi pada pramugari yang bekerja di maskapai pelat merah, Garuda Indonesia. Maskapai itu pun mendapatkan masukan dari Komisi VI DPR RI untuk merevisi aturan seragam awak kabin sehingga para pramugari Muslim dapat mengenakan jilbab mereka sesuai tuntunan agama. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menyuarakan agar Garuda Indonesia segera mengevaluasi aturan tentang tata cara berseragam bagi awak kabin. Menurut dia, aturan yang berlaku saat ini tidak mengizinkan bagi pramugari Muslim untuk mengenakan jilbab. Andre mengatakan, banyak pramugari Muslim di Garuda Indonesia yang dalam kehidupan sehari-harinya mengenakan jilbab. Namun, mereka harus mencopot jilbabnya ketika bertugas sebagai pramugari Garuda Indonesia. ANTARA FOTO/Irwansyah Putra "Awak kabin Garuda itu kan banyak yang berjilbab di luar aktivitasnya sebagai awak kabin. Tapi, saat menjadi awak kabin, mereka harus mencopot jilbabnya. Garuda sebagai maskapai kebanggaan Indonesia tidak memberikan kesempatan dan hak kepada awak kabin yang ingin melaksanakan ajaran agama Islam dalam bekerja agar bisa memakai jilbab," kata Andre kepada beberapa hari lalu. Aturan seragam awak kabin Garuda Indonesia berbanding terbalik dengan anak perusahaannya, yakni maskapai penerbangan Citilink. Andre mengatakan, Citilink sudah memperbolehkan awak kabinnya berjilbab. Selain itu, dia menjelaskan, maskapai penerbangan swasta seperti Sriwijaya pun telah memperbolehkan para pramugari Muslim mengenakan seragam lengkap dengan jilbab. Karena itu, Andre mengatakan, Komisi VI DPR RI mengusulkan agar Garuda Indonesia mengevaluasi dan melakukan pembenahan, terutama berkaitan dengan hak para pramugari Muslim mengenakan jilbab saat bekerja. "Aturannya di Garuda Indonesia memang enggak memperbolehkan pramugari mengenakan jilbab. Dalam rapat itu dijawab dirut Garuda, memang diaturnya enggak bisa. Untuk itu, harus diubah aturannya. Dirut Garuda berjanji akan melakukan pembenahan dan evaluasi aturan itu," katanya. Dalam rapat itu dijawab dirut Garuda, memang diaturnya enggak bisa. Untuk itu, harus diubah aturannya. Dirut Garuda berjanji akan melakukan pembenahan dan evaluasi aturan itu. Dia berharap aturan baru seragam awak kabin Garuda Indonesia yang memperbolehkan pramugari Muslim mengenakan jilbab saat bekerja dapat dijalankan pada tahun ini. Andre mengusulkan agar direktur utama Garuda dan menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN menggandeng Majelis Ulama Indonesia serta organisasi Islam untuk meresmikan aturan baru seragam awak kabin Garuda Indonesia. "Tahun lalu saya haji dan umrah, terbang pakai Garuda. Mereka itu pakai selendang sekadarnya, bukan jilbab, rambutnya juga ke mana-mana. Tugas saya sebagai anggota DPR itu menyampaikan aspirasi dari masyarakat dan juga awak kabin Garuda yang berkeinginan memakai jilbab karena di luar sebagai awak kabin mereka memakai jilbab," kata dia. Kasubkom Investigasi Kecelakaan Penerbangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Capt Nurcahyo Utomo berpandangan menggunakan jilbab tidak mengganggu pramugari dalam menjalankan tugas. Nurcahyo menjelaskan, tugas utama pramugari cabin crew/flight attendant berkaitan dengan keselamatan. Ia mengatakan, pada kondisi penerbangan normal, pramugari tidak memiliki tugas sehingga diberi tugas tambahan berupa pelayanan kepada penumpang pesawat. Dalam kondisi darurat, Nurcahyo menjelaskan, peran pramugari sangat penting, terutama dalam mengevaluasi penumpang pesawat. Salah satu di antaranya membantu menggunakan peluncur serta membantu penumpang pada saat dekompresi, yaitu ketika tekanan udara berkurang dan wajib menggunakan masker oksigen. Meski demikian, menurut Nurcahyo, tugas-tugas tersebut tidak akan terhambat meski pramugari menggunakan jilbab. "Melihat tugas utama tersebut, maka penggunaan jilbab bagi pramugari tidak mengganggu tugas atau mengganggu keselamatan. Namun, jilbab yang digunakan sebaiknya tidak mengganggu gerak pramugari seperti jilbab syar'i. Saat ini, ketentuan seragam pramugari tidak melarang penggunaan jilbab," kata Nurcahyo. Pengamat penerbangan Alvin Lie mengaku tak mengetahui adanya larangan mengenakan jilbab bagi pramugari di maskapai-maskapai penerbangan di Indonesia. Ia justru melihat di setiap maskapai penerbangan kini terdapat pramugari berjilbab. Terlebih dalam rute penerbangan ibadah umrah dan haji, setiap pramugari wajib berjilbab. Jilbab bagi pramugari tidak mengganggu tugas atau mengganggu keselamatan. Namun, jilbab yang digunakan sebaiknya tidak mengganggu gerak pramugari. Di sisi lain, Alvin mengatakan, seragam awak kabin yang berjilbab tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Namun, desain jilbab yang digunakan para pramugari tidak saja harus nyaman digunakan, tapi juga memberikan keamanan serta tidak mempersulit mereka dalam kondisi darurat. "Seragam awak kabin berjilbab tidak mengganggu keselamatan penerbangan sejauh desainnya benar, mudah dilepas dalam kondisi darurat. Bahan yang tidak mudah terbakar, nyaman dipakai, mudah dilepas ketika terjadi kondisi darurat. Warnanya senada atau harmonis dengan seragam," katanya. top . 98 318 231 113 334 165 349 255